Sistem pengendalian manajemen dalam organisasi sektor publik harus didukung dengan struktur organisasi yang baik. Struktur organisasi termanifestasi dalam bentuk struktur pusat pertanggungjawaban (responsibility centers). Pusat pertanggungjawaban merupakan unit-unit dalam organisasi yang bertanggung jawab atas kegiatannya. Tujuan pusat pertanggungjawaban antara lain:
1. Sebagai dasar perencanaan, pengendalian dan penilaian kinerja eksekutif serta unit organisasi yang dipimpinnya 2. Memudahkan dalam mencapai tujuan organisasi 3. Memfasilitasi goal kongruence antara individu dengan organisasi 4. Mendelegasikan tugas dan wewenang ke unit-unit yang memiliki kompetensi khusus sehingga mengurangi beban pekerjaan eksekutif pusat 5. Mendorong kreativitas dan inovasi bawahan 6. Alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien, serta 7. Sebagai alat pengendalian anggaran Tanggung jawab eksekutif pusat pertanggungjawaban adalah untuk menciptakan hubungan yang optimal antara sumber daya input yang digunakan dengan output yang dihasilkan dikaitkan dengan target kinerja. Input diukur berdasarkan jumlah sumber daya yang digunakan sedangkan output diukur dengan jumlah produk/output yang dihasilkan.
Jenis-jenis Pusat Pertanggungjawaban
Pada dasarnya dalam organisasi sektor publik terdapat empat jenis pusat pertanggungjawaban:
1. Pusat (pertanggungjawaban) biaya /cost center Suatu unit organisasi disebut sebagai pusat biaya apabila ukuran kinerjanya dinilai berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan (bukan nilai output yang dihasilkan). Pusat biaya sering dijumpai dalam sektor publik karena output yang dihasilkan ada namun sulit diukur atau hanya dapat diukur secara fisik dan tidak dalam nilai Rupiah. Contoh pusat biaya misalnya Dinas Sosial dan Dinas Pekerjaan Umum.
2. Pusat (pertanggunjawaban) pendapatan/revenue center Pusat pendapatan merupakan pusat pertanggungjawaban yang prestasi eksekutifnya dinilai dari jumlah pendapatan yang dihasilkan. Contoh pusat pendapatan misalnya Dinas Pendapatan Daerah.
3. Pusat (pertanggungjawaban) laba/profit center Pusat laba merupakan unit organisasi yang bertanggungjawab menandingkan input (expenses) dengan output (revenue) dalam satuan moneter. Kinerja manajer atau eksekutifnya dinilai berdasarkan jumlah laba yang dihasilkan. Contoh misalnya BUMN dan BUMD, objek-objek pariwisata milik Pemerintah Daerah, bandara dan pelabuhan.
4. Pusat (pertanggungjawaban) investasi/investment center Pusat investasi merupakan pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajer atau eksekutifnya dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan dikaitkan dengan investasi yang ditanamkan dalam proyek atau pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Contoh pusat investasi misalnya Departemen Riset dan Pengembangan serta Balitbang.
Pengendalian manajemen berfokus pada pusat pertanggungjawaban karena pusat pertanggungjawaban adalah alat untuk melaksanakan strategi dan program-program yang telah dipilih melalui proses perencanaan stratejik. Pusat-pusat pertanggungjawaban organisasi mempunyai peranan yang penting dalam melakukan perencanaan dan pengendalian anggaran. Melalui pusat pertanggungjawaban tersebut anggaran disusun dan jika telah disahkan anggaran akan dikomunikasikan kepada eksekutif/manajer level menengah dan bawah untuk dilaksanakan.
Suatu organisasi besar misalnya pemerintahan daerah dapat dianggap juga sebagai suatu pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban besar tersebut dapat dipecah-pecah lagi menjadi pusat-pusat pertanggungjawaban yang lebih kecil sampai ke tingkat pelayanan atas suatu program misalnya dinas-dinas dan subdinas-subdinas. Pusat-pusat pertanggungjawaban ini akan menjadi dasar dalam membuat perencanaan dan pengendalian anggaran serta penilaian kinerja pada unit yang bersangkutan. Eksekutif atau manajer dari pusat pertanggungjawaban sebagai budget holder memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan anggaran. Pusat pertanggungjawaban memperoleh sumber daya input berupa tenaga kerja, material dan sebagainya dimana dengan input tersebut diharapkan dapat menghasilkan output dalam bentuk barang atau jasa/pelayanan dengan tingkat kuantitas dan kualitas tertentu. Anggaran mencerminkan nilai Rupiah dari input yang dialokasikan ke pusat-pusat pertanggungjawaban dan output yang diharapkan atau level kegiatan yang dihasilkan. Pengendalian anggaran meliputi pengukuran terhadap output dan belanja yang riil dilakukan dibandingkan dengan anggaran. Adanya perbedaan atau varians antara hasil yang dicapai dengan yang dianggarkan kemudian dianalisis untuk diketahui penyebabnya dan dicari siapa yang bertanggungjawab atas terjadinya varians tersebut. Dengan demikian diharapkan dapat dilakukan segera tindakan korektif. Pada organisasi-organisasi publik, mekanisme ini perlu dilakukan sebagai salah satu cara pengendalian anggaran.
Secara ideal, struktur pusat pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian anggaran mesti sejalan dengan program atau struktur kegiatan organisasi. Dengan kata lain tiap-tiap pusat pertanggungjawaban bertugas untuk melaksanakan program atau kegiatan tertentu dan penggabungan program-program dari tiap-tiap pusat pertanggungjawaban tersebut seharusnya mendukung program pusat pertanggungjawaban pada level yang lebih tingging sehingga akhirnya tujuan umum organisasi dapat tercapai.
Setiap jenis pusat pertanggungjawaban membutuhkan data mengenai belanja (pengeluaran) yang sudah dilakukan dan output yang dihasilkan selama masa anggaran. Laporan kinerja kemudian disiapkan dan dikirimkan ke semua level manajemen untuk dievaluasi kinerjanya atau dibandingkan antara hasil yang telah dicapai dengan anggaran. Jika sistem pengendalian anggaran berjalan dengan baik maka informasi yang dikirimkan kepada eksekutif atau manajer harus relevan dan tepat waktu. Informasi yang relevan merupakan informasi yang dapat membedakan dengan jelas biaya yang dapat dikendalikan secara langsung (controllable) dengan biaya-biaya yang tidak dapat dikendalikan langsung (uncontrolable). Informasi yang tepat waktu merupakan informasi yang termuktahir (up to date) dan akurat.
Biaya-biaya yang bersifat uncontrolable pengendaliannya dapat dilakukan denan menetapkan standar biaya yang tepat. Penetapan standar biaya ini dapat dilakukan dengan menggunakan Standard Spending Assesment atau Standar Analisa Belanja (SAB). Sementara itu untuk biaya yang sifatnya uncontrollable yang biasanya berupa discretionary expenses maka pengendaliannya dilakukan melalui perencanaan anggaran yang ketat (hard budget). Untuk menjembatani masalah anggaran maka setiap pusat pertanggungjawaban perlu ditetapkan tolok ukur kinerjanya.
Anggaran sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya agar jangan terjadi bias maupun penyimpangan. Pusat pertanggungjawaban merupakan unit yang paling kompeten untuk menyiapkan anggaran karena merekalah yang paling dekat dan berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan masyarakat. Pusat pertanggungjawaban dapat berfungsi sebagai jematan untuk dilakukannya bottom-up budgeting atau participative budgeting. Karena pusat pertanggungjawaban mengemban fungsi sebagai budget holder, maka proses penyiapan dan pengendalian anggaran harus menjadi fokus perhatian eksekutif pusat pertanggungjawaban. Keberadaan departemen anggaran atau komite anggaran pada pusat pertanggungjawaban juga perlu untuk membantu menciptakan anggaran yang efektif. Informasi berkaitan dengan sistem pengendalian anggaran umumnya banyak diketahui oleh bagian departmen anggaran.
Departemen anggaran memiliki fungsi sebagai berikut: a. Menetapkan prosedur dan formulir untuk persiapan anggaran b. Mengkoordinasikan dan membuat asumsi-asumsi sebagai dasar anggaran (asumsi tersebut misalnya tingkat inflasi, nilai tukar dan harga minyak dunia) c. Membantu mengkomunikasikan anggaran ke seluruh bagian organisasi d. Menganalisis anggaran yang diajukan dan membuat rekomendasi kepada budgetee (budget holder) dan manajer pusat pertanggungjawaban e. Menganalisis kinerja anggaran yang dilaporkan, menginterpretasikan hasil dan menyiapkan ikhtisar laporan untuk manajer pusat pertanggungjawaban f. Menyiapkan revisi anggaran jika diperlukan
Sedangkan komite anggaran biasanya terdiri dari para pimpinan puncak seperti kepala departemen, kepala dinas, kepala biro dan sebagainya. Komite anggaran juga memiliki peran yang vital. Komite anggaran bertugas menyusun anggaran untuk tiap-tiap unit operasi. Departemen anggaran dan komite anggaran merupakan eprangkat yang berada pada pusat pertanggungjawaban. Oleh karena itu pusat pertanggungjawaban merupakan alat yang vital dalam pelaksanaan dan pengendalian anggaran. Di samping itu, pusat pertanggungjawaban merupakan basis pengukuran kinerja dimana hasil yang dicapai akan dibandingka dengan anggaran yang telah ditetapkan.
Kategori: Ekonomi |
Dilihat: 471 |
Ditambahkan: Adminfimod
| Tags:
| Peringkat: 0.0/0
Total komentar: 0
Pengguna dapat menambahkan komentar setelah terdaftar. [ Registrasi | Masuk ]
Sabtu 18 May 2024 13:01:44 Singapore Time, Security Watch: Marco with Linux 4000cc Engine.
bank soal online gratis tutorial online financial modeling training jakarta financial modeling tutorial gratis
bank soal online gratis tutorial online financial modeling training jakarta financial modeling tutorial gratis
bank soal online gratis tutorial online financial modeling training jakarta financial modeling tutorial gratis
bank soal online gratis tutorial online financial modeling training jakarta financial modeling tutorial gratis
bank soal online gratis tutorial online financial modeling training jakarta financial modeling tutorial gratis
